Pemerintah Siapkan 1.000 Rumah Susun di Kota Bandung, Program Tiga Juta Rumah Terus Dipercepat

khatulistiwajabar.com – Pemerintah pusat menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengembangan hunian vertikal melalui Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung sebagai bagian dari implementasi program nasional tersebut.

Menurut Maruarar, jumlah tersebut menjadi salah satu pembangunan rumah susun terbesar yang pernah direncanakan di Kota Bandung. Program ini diharapkan mampu memberikan akses hunian yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

"Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat," ujarnya.

Maruarar menegaskan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan dalam skala yang lebih besar.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan kesiapan pihaknya memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung dalam memperluas akses pembiayaan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Heru, skema FLPP tidak hanya dapat digunakan untuk rumah tapak, tetapi juga berpotensi mendukung pembiayaan rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki kesempatan memperoleh hunian yang layak.

Ia menilai kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta para pengembang agar penyediaan rumah dapat dipercepat.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan Pemerintah Kota Bandung siap mendukung penuh pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui berbagai penyesuaian kebijakan dan penyederhanaan regulasi.

Farhan berharap kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, BP Tapera, perbankan, dan Pemerintah Kota Bandung mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah, sekaligus mewujudkan kawasan permukiman yang lebih tertata, nyaman, dan terintegrasi dengan transportasi publik.

Penulis/Pewarta: surya
Editor: surya
©2026 KHATULISTIWA JABAR